RI Raih Pinjaman dari Bank Dunia Rp 11 Triliun
Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman senilai USD750 juta atau setara Rp11,09 triliun. (Kurs: Rp14.791) dari Bank Dunia untuk meningkatkan pendapatan pajak.
Selain itu juga untuk memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.
Apalagi saat ini Indonesia tengah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyebut kalau ini adalah upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dia menjelaskan itu sebagian disebabkan oleh tingkat penerimaan pajak yang lebih rendah saat dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, demikian juga terkait belanja anggaran pembangunan untuk investasi publik, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sehingga reformasi kebijakan dan administrasi pajak serta belanja publik merupakan prasyarat penting bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunannya.
“Sejak 2019, Pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Word Bank, Senin (27/6/2022).
“Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan,” tambahnya.
Dia pun menjelaskan dukungan Bank Dunia dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan akan mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar.
Pilar pertama bertujuan meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi, dan dengan merasionalkan pembebasan pajak.
Pilar ini juga akan memperkenalkan pajak karbon yang akan mendukung ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara.
Sedangkan pilar kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam hal sistem transfer fiskal, memperkuat hubungan antara perencanaan dan penganggaran, dan bagaimana anggaran dilaksanakan.
Upaya ini, akan membantu meningkatkan pendanaan untuk daerah yang lebih padat penduduknya, meningkatkan hasil belanja pembangunan, dan lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah,” ucap Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen.
“Reformasi fiskal ini akan mendukung pemulihan paska pandemi dengan menciptakan pemasukan yang lebih banyak dan mendukung perbaikan mutu belanja. Pembiayaan baru ini akan mendukung berbagai reformasi signifikan yang telah dilakukan Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pembangunan, serta membantu transisi Indonesia menuju energi rendah karbon dan berkelanjutan,” lanjutnya.
Diketahui, pembiayaan baru ini sejalan dengan Country Partnership Framework (CPF) Bank Dunia untuk Indonesia 2021-2025, khususnya tujuan strategis terkait penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.
