Kripto Bukan Alat Pembayaran, Tapi Sah sebagai Komoditas

Rupiah merupakan Alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk itulah, Gubernur BI Perry Warjiyo secara tegas melarang seluruh lembaga keuangan terutama yang bekerjasama dengan BI untuk memfasilitasi ataupun menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. “Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang BI, Kripto itu adalah aset, bukan alat pembayaran sah,” Ujar Perry Wrjiyo dalam webinar BPK RI,...

Kontrak Ratusan Miliar Waskita dan Terregra Dalam Pembangunan PLTM

Salah satu bentuk program kerjasama antara PT Terregra Asia Energy Tbk dengan PLN dalam hal Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM). Pembangunan PLTM ini dipercayakan PT Terregra Asia Energy Tbk melalui PT Berkah Alam Lestari Energi kepada  PT Waskita Karya (Persero) melalui EPC Division. Rencananya PT Waskita Karya Tbk akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Batang...

Mantap nih, Diskon PPnBM 100 Persen Diperpanjang

Sektor industri otomotif diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Terutama di masa-masa pandemic Covid-19 yang sangat berdampak kepada semua sektor perindustrian. Untuk memulihkan perekonomian nasional, berbagai upaya dilakukan Pemerintah. Dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis, menciptakan terobosan-terobosan baru. Salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah RI adalah pemberian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 100 persen untuk mobil dengan kapasitas...

Pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 5.6 Triliun Segera Cair

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia hari ini menyetujui pinjaman sebesar US$400 juta atau setara Rp 5.6 Triliun untuk mendukung reformasi yang akan membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan fondasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat ketahanan sektor keuangan, seperti yang dilansir dari laman website resmi Bank Dunia. Pembiayaan baru ini dirancang untuk membantu negara mengatasi kerentanan sektor keuangan yang meningkat akibat pandemic COVID-19 di...

Ini Dia, BUMN Penyumbang Dividen Terbesar Ke Negara Tahun 2020

Pada tahun 2020, Pendapatan negara dari sumbangan Perusahaan Milik Negara (BUMN) mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2019. Masa pandemic Covid-19 yang melanda negara Indonesia serta negara-negara diseluruh dunia di tahun 2020 hingga saat ini berdampak pada kinerja perusahaan milik negara. Jika diteliti, penurunan sumbangan BUMN tidak terlalu banyak. Tahun 2019, sumbangan dividen BUMN tercatat sebesar Rp 51 triliun. Dan...

Ini Jadwal Pasti, BEI Akan Hapus Kode Broker

Sebelumnya rencana PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghapusan kode broker dari running trade pada bulan Juli 2021. Tetapi ditunda waktunya, yang akhirnya ditetapkan mulai Agustus 2021. “Penundaan kebijakan ini dilakukan karena menunggu kesiapan semua anggota bursa,” ujar Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo, Rabu (9/6/2021). Setelah kebijakan penutupan kode broker, akan menyusul kebijakan penutupan tipe investor...

Wow, Unilever Tambah Investasi Rp 2,5 Triliun

PT Unilever Tbk pertama kali berinvestasi di KEK Sei Mangkei sejak tahun 2013-2020 sebesar Rp 2,5 triliun. Serangkaian produknya adalah asam lemak (fatty acid), gliserin, soap noodles, dan dove noodles. Di tahun 2021, Unilever melakukan investasi lanjutan Marvel 1 sebesar Rp 300 miliar. Yang mana progress  fisik sudah mencapai 92,5%. Dalam rangka memperluas investasinya,  PT Unilever Indonesia Tbk melalui PT Unilever Oleochemical...

Google Didenda Rp 3,8 Triliun, Soal Apa nih?

Saat ini beberapa pemain raksasa dalam periklanan digital sedang dalam penyelidikan para Regulator (Badan otoritas anti persaingan). Facebook dalam penyelidikan antimonopoli dari regulator di Inggris Raya dan Eropa karena mendominasi penggunaan data sehingga memberikan keuntungan yang tidak seimbang / tidak adil dalam bisnis. Amazon, Microsoft yang selama beberapa tahun terakhir sedang dalam penyelidikan regulator Eropa. Sementara Otoritas Persaingan dan Pasar...

Enam Poin Gugatan PKPU kepada Ace Hardware

Kantor Advokat Wibowo  and Partners kembali mengajukan gugatannya kepada PT Ace Hardware Tbk perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada kamis (27/5/2021) dengan nomor perkara 251/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Agus Dwi Prasetyo, Kuasa hukum dari Wibowo and Partners mengatakan gugatan ini terkait dengan tunggakan biaya jasa hukum (legal fee) pada April 2020 sebesar Rp 10 juta. Ini merupakan gugatan kedua kalinya.  Yang...