Spiral Sosialisme, Saat Pajak Terlalu Tinggi Justru Bikin Negara Makin Susah

Fenomena yang kerap disebut sebagai spiral sosialisme merujuk pada suatu pola kebijakan fiskal yang secara bertahap mendorong negara ke dalam krisis struktural akibat ketergantungan berlebihan pada kenaikan pajak sebagai solusi utama pembiayaan negara.

Dalam kerangka ekonomi politik, spiral ini terbentuk ketika pemerintah menghadapi tekanan defisit anggaran yang terus meningkat, lalu meresponsnya dengan menaikkan tarif pajak, terutama terhadap kelompok berpenghasilan tinggi dan pelaku usaha besar.

Masalah muncul ketika kebijakan tersebut diimplementasikan dalam sistem ekonomi yang terbuka dan sangat terintegrasi secara global, di mana modal, investasi, dan talenta manusia memiliki mobilitas lintas negara yang sangat tinggi.

Secara teoritis, pajak memang berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan pembiayaan negara untuk memenuhi kepentingan publik. Namun dalam batas tertentu, pajak juga memiliki efek distorsif terhadap perilaku ekonomi.

Ketika tarif pajak melampaui ambang toleransi ekonomi rasional, pelaku ekonomi tidak lagi merespons dengan peningkatan kepatuhan, melainkan dengan strategi penghindaran, pengalihan basis usaha, dan relokasi aset.

Pada titik inilah spiral mulai bekerja. Kenaikan pajak tidak lagi memperkuat penerimaan negara, melainkan justru mempersempit basis pajak itu sendiri. Negara kemudian kembali menghadapi defisit yang lebih besar, yang lalu direspons dengan kenaikan pajak lanjutan, dan siklus destruktif itu terus berulang.

Secara empiris, spiral ini dapat diamati dari berbagai kasus internasional.

Di California, misalnya, defisit anggaran yang sangat besar mendorong pemerintah negara bagian untuk mengusulkan kenaikan pajak agresif terhadap kelompok berpenghasilan tinggi dan korporasi besar. Kebijakan ini justru memicu relokasi besar-besaran perusahaan ke negara bagian lain dengan rezim pajak yang lebih ringan.

Dampak jangka pendeknya adalah hilangnya penerimaan pajak dari basis wajib pajak utama, sementara dalam jangka panjang terjadi erosi lapangan kerja, investasi, serta aktivitas ekonomi produktif. Negara tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan mesin pertumbuhan ekonominya sendiri.

Kasus serupa juga terlihat di Eropa, khususnya di Norwegia, ketika pajak kekayaan dinaikkan dengan target peningkatan penerimaan negara. Alih-alih memperoleh tambahan pemasukan, kebijakan tersebut mendorong eksodus individu ultra-kaya ke yurisdiksi yang lebih ramah pajak seperti Swiss.

Modal dalam skala ratusan miliar kroner keluar dari sistem ekonomi domestik, menyebabkan kerugian fiskal bersih yang jauh lebih besar dibandingkan target penerimaan awal. Peristiwa ini menegaskan bahwa dalam dunia yang terkoneksi secara finansial, kekayaan tidak lagi terikat secara permanen pada satu negara.

Bahaya utama dari spiral sosialisme terletak pada sifatnya yang bersifat akumulatif dan progresif. Setiap putaran spiral memperlemah fondasi ekonomi negara secara bertahap.

Pertama, kenaikan pajak yang berlebihan menurunkan insentif produktif, baik bagi investor maupun pengusaha. Kedua, pelarian modal menggerus basis penerimaan negara. Ketiga, menurunnya aktivitas ekonomi memperkecil pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang pada akhirnya memperbesar rasio beban fiskal terhadap kapasitas ekonomi nasional.

Di tahap lanjut, negara akan menghadapi kombinasi berbahaya antara defisit anggaran kronis, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan meningkatnya ketergantungan pada utang publik.

Dari sudut pandang teori pilihan publik, spiral sosialisme juga mengandung bahaya institusional. Ketika negara semakin bergantung pada redistribusi fiskal untuk menjaga stabilitas sosial jangka pendek, kebijakan ekonomi menjadi semakin dipolitisasi.

Pemerintah terdorong untuk mempertahankan belanja populis demi legitimasi politik, sementara ruang bagi kebijakan struktural yang bersifat produktif justru menyempit. Akibatnya, kebijakan pajak berfungsi bukan lagi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, melainkan sebagai alat tambal sulam fiskal yang semakin kehilangan efektivitas.

Dalam konteks negara berkembang, bahaya spiral sosialisme bahkan dapat berdampak lebih serius. Struktur ekonomi yang belum kuat, tingkat formalitas yang masih rendah, serta ketergantungan pada sekelompok kecil pembayar pajak besar membuat sistem fiskal menjadi sangat rapuh.

Ketika kelompok pembayar pajak utama mulai mengalihkan aset dan aktivitasnya ke luar negeri, negara bukan hanya kehilangan penerimaan, tetapi juga kehilangan kemampuan membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia. Dampak jangka panjangnya adalah stagnasi pembangunan dan meningkatnya ketimpangan sosial secara struktural.

Oleh karena itu, spiral sosialisme bukan sekadar persoalan ideologi ekonomi, melainkan risiko nyata dalam pengelolaan keuangan negara modern. Bahaya terbesarnya bukan terletak pada satu kebijakan pajak yang salah, tetapi pada rangkaian kebijakan reaktif yang terus diulang tanpa koreksi struktural.